Terkait Jam Gadang Fashion Week, Ini Kata Praktisi Hukum

Bukittinggi, Bukittinggi.Info – Citayam Fashion Week yang diadopsi menjadi Jam Gadang Fashion Week oleh generasi muda Bukittinggi baru-baru ini mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Dimana terdapat pro dan kontra terhadap kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh generasi muda ibu kota yang viral saat ini.

Untuk kota Bukittinggi sendiri, kegiatan ini terpantau dilakukan oleh beberapa orang generasi muda di sekitaran taman Jam Gadang yang merupakan ikon kota wisata ini di media sosial.

Sehingga banyak mendapat sorotan dari banyak netizen dengan berbagai komentar yang ditulis, mulai dari dukungan karena dengan tema pakaian adat Minangkabau, dan ada juga kritikan pedas dari beberapa pihak yang kontra dengan kegiatan tersebut.

Citayam fashion week
Citayam Fashion Week yang dilakukan generasi muda Ibukota

Praktisi hukum M.Ifra Fauzan, SH sekaligus direktur kantor hukum Justice Companion memberikan tanggapan terkait JGFW (Jam Gadang Fashion Week) sebagai bentuk kelatahan generasi muda terutama remaja-remaja tanggung terhadap fenomena yang viral dari daerah lain.

“Berkreatifitas boleh, dan kreatifitas itu sendiri dilindungi undang-undang. Namun setidaknya jangan sampai mengganggu kepentingan dan hak orang lain. Seperti yang dilakukan pada CFW (Citayam Fashion Week) dimana kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya. Sedangkan jalan tersebut merupakan sarana untuk berlalu lintas bagi banyak orang selaku pengguna jalan, seperti pengendara kendaraan dan termasuk pejalan kaki itu sendiri” ucap pengacara yang dikenal dengan panggilan Buya ini.

“Jikapun ingin diadakan, sebaiknya carilah tempat lain supaya tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan lainnya. Karena jika mengganggu kepentingan umum, maka bisa melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas. Dalam pasal 274 dan 275 itu mengatur sanksi berupa ancaman pidana satu sampai dua tahun penjara dan denda maksimal Rp24 juta sampai Rp50 juta” sambung Fauzan.

Pasal 274 UU 22/2009

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan fungsi perlengkapan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 275 UU 22/2009

“Setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila merusak akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

“Saya berharap, janganlah diadakan di jalan karena akan mengganggu kepentingan banyak orang. Carilah tempat lain yang tidak mengganggu kepentingan orang lain. Dan juga kepada aparat penegak hukum agar bertindak tegas jika kegiatan ini mengganggu aktifitas orang banyak dan patut di duga melanggar ketentuan perundang-undangan”. tutupnya. (Angah)